politik bahasa indonesia

 POLITIK BAHASA INDONESIA DALAM ERA REFORMASI

By: Dedi Supriyadi

             Pada essay ini penulis membahas mengenai politik bahasa indonesia dalam era reformasi. dengan melihat perkembangan politik bahasa indonesia yang belum diterapkan secara maksimal. penulis akan membahas mengenai:

1. Perkembangan politik bahasa indonesia,

2. Pentingnya politik bahasa indonesia,

3. Cara penerapannya.

Politik bahasa Indonesia sebagai penguatan jati diri bangsa

            Era globalisasi telah menggerus perkembangan bahasa Indonesia di tanah airnya sendiri. Dalam era reformasi penerapan bahasa Indonesia adalah wajib. Hal itu tercantum dalam UU RI NO 24 Tahun 2009, yaitu bahasa Indonesia wajib digunakan seperti dalam forum yang bersifat nasional dan internasional dan dalam komunikasi resmi nasional. Nama bangunan, jalan, perkantoran, pemukiman, produk barang juga wajib menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu realitas sekarang yang kebanyakan di segala sektor menggunakan bahasa asing merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.  

            Politik bahasa indonesia mempunyai fungsi yang besar dalam meningkatkan jati diri bangsa. Dengan politik bahasa nantinya diharapkan bahasa Indonesia mampu berkembang pesat di era reformasi sekarang. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap anak bangsa ketika menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga bahasa alay tidak punya tempat lagi di Negara ini dan mulai menyadarai pentingnya menggunakan bahasa Indonesia di era reformasi.

            Untuk menerapkan politik bahasa Indonesia perlu adanya kerjasama bukan hanya ahli bahasa saja, tapi harus ada ahli dari luar bahasa seperti ahli hukum, ahli ekonomi, ahli pendidikan, ahli birokrasi, ahli politik dan tentunya pemerintah sebagai pengatur Negara. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk mengembangkan bahasa Indonesia, tapi juga tetap menjaga bahasa local sebagai bahasa daerah dan bahasa asing terutama bahasa inggris sebagai bahasa internasional

            Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak tahu atas kewajiban menggunakan bahasa Indonesia. Padahal landasan hukumnya sudah ada di undang-undang. Dengan demikian penerapan politik bahasa Indonesia harus